Oleh: Destry Damayanti (Ekonom dan Pengajar Magister Program Kebijakan Publik – FEUI)

Belakangan ini terjadi perkembangan positif yang dapat mempengarui pergerakan ekonomi domestik kita, paling tidak dalam jangka pendek. Pertama, angin segar datang dari Badan Pusat Statistik yang melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II/2016 ternyata cukup jauh di atas perkiraaan pasar, yaitu mencapai 5,18% yoy dibandingkan dengan perkiraan pasar yang hanya 5,0% dan bahkan jauh di atas pertumbuhan 4,91% yoy di kuartal I/2016. Kedua, data dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa cadangan devisa kita meningkat kembali mencapai USD111,4 milyar atau ekuivalen dengan 8,5 bulan impor atau 8,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Angka ini jauh di atas standard kecukupan internasional yang sebesar 3 bulan impor. Data inflasi tahunanpun menurun menjadi 3,21% di bulan Juli dari 3,45% di Juni.

Apakah inflasi yang menurun karena daya beli masyarakat yang melemah? Ternyata tidak juga, karena data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II/2016 menunjukkan bahwa Konsumsi Masyarakat masih tetap kuat di tingkat 5,04% yoy dibandingkan dengan 4,9% di kuartal I/2016. Bahkan data Indeks Penjualan Retail terus mengalami peningkatan mencapai 213 di bulan Juni 2016, tertinggi sejak Juni 2010, konsisten dengan data penjualan mobil dan motor yang terus mengalami perbaikan hingga masing-masing tumbuh  sebesar 11.3% yoy dan 10% yoy. Belum lagi response positif untuk program Tax Amnesty yang disetiap acara  sosialisasi, yang langsung dimotori oleh Presiden Jokowi, selalu mendapat tanggapan luar biasa dari pelaku bisnis.

Semua perkembangan di atas memberikan kepercayaan tinggi dari para pelaku bisnis dan pasar bahwa perekonomian Indonesia sudah di jalan yang benar. Akibatnya kita bisa lihat di pasar finansial kita, dimana nilai tukar Rupiah terhadap USD telah mengalami apresiasi hingga hampir 5% dibandingkan kurs awal tahun, kemudian Indeks Harga Saham meningkat hingga 18% ytd (5420), tertinggi di pasar dunia dan imbal hasil obligasi SBN dengan tenor 10 tahun menurun hingga 189 bps menjadi 6,86% dari 8,75% di awal tahun 2016.

Namun tunggu dulu…apakah semua ini membuat kita puas..?? Menteri Keuangan yang baru, Ibu Sri Mulyani, ternyata melihat ada hal lain yang patut kita waspadai bersama. Pemulihan ekonomi global yang masih tersendat, harga komoditi yang juga masih tertekan dan kemungkinan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat di tahun 2016, masih akan membayangi perekonomian kita, paling tidak dalam jangka pendek ini. Akibatnya APBNP 2016 pun disesuaikan kembali, dimana Pemerintah memangkas target penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun dari target Rp 1.539 triliun. Implikasinya adalah  anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah dipangkas sebesar Rp 133,8 triliun, walaupun Pemerintah menjanjikan bahwa pemangkasan tidak akan diberlakukan untuk program prioritas.

Pemangkasan target pajak karena Menkeu melihat bahwa basis target penerimaan pajak yang digunakan masih tinggi, dan juga aktivitas bisnis domestik diperkirakan belum akan pulih di tahun ini. Selain itu Menkeu ingin menambah kepercayaan para pelaku bisnis dengan menampilkan APBN yang lebih realistis dan dapat dipertanggung jawabkan.

Namun demikian langkah Menkeu ini tentunya akan menimbulkan konsekuensi terrhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi positif, langkah pemangkasan target pajak ini akan mengurangi tekanan terhadap wajib pajak, sehingga beban pajak mereka akan berkurang dan pada gilirannya akan mendorong aktivitas bisnis mereka. Namun demikian, pengurangan anggaran belanja pemerintah akan memberikan tekanan terhadap pengeluaran Pemerintah, yang merupakan salah satu sumber dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kontribusi sekitar 9,4% dari PDB, Pengeluaran Pemerintah tumbuh cukup signifikan sebesar 6,28% sehingga dapat menyumbangkan 0,5% dari total pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,18% di kuartal2/2016.  Artinya, penurunan pengeluaran pemerintah ini harus dapat dikompensasikan dengan peningkatan Investasi, khususnya sektor swasta, yang dikuartal 2/2016 lalu hanya tumbuh sebesar 5,06% dari 5,57% di kuartal 1/2016, jika Pemerintah ingin tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% seperti yang disampaikan dalam APBNP 2016.

Selanjutnya hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemangkasan target penerimaan  pajak idealnya tidak berarti bahwa upaya program tax amnesty menjadi kendur. Justru saat inilah momentum yang tepat untuk menjalankan program TA tersebut, pada saat perekonomian kita berada dalam kondisi yang cukup sehat. Program ini menjadi kunci bagi perbaikan ekonomi dan tata kelola sektor perpajakan yang baik, terbuka dan jujur. Wadah program TA sudah diselesaikan dengan baik oleh Menkeu sebelumnya, Bapak Bambang Brodjonegoro, dalam bentuk dikeluarkannya UU Pengampunan Pajak. Sosialisasipun sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan mendapat respons yang sangat baik dari masyarakat luas. Namun demikian, yang dibutuhkan saat ini adalah aturan dan kebijakan turunannya yang bersifat teknis dengan koordinasi lintas institusi dan sektor, dengan arah gerak yang selaras, dan target pencapaian yang terukur. Kesimpulannya program TA ini merupakan awal dari reformasi sektor pajak di Indonesia.

Apa tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia dalam jangka pendek? Yang pasti kita semua tidak boleh terlena dengan hasil yang sudah dicapai selama ini, termasuk kinerja sektor finansial kita yang luar biasa. Kepercayaan masyarakat dan investor harus terus ditingkatkan melalui rangkaian kebijakan yang konstruktif, konsisten dan berkesinambungan. Ketidak pastian ekonomi global dalam jangka pendek masih akan tinggi, sehingga IMF dan World Bank berkali-kali harus merevisi ke bawah target pertumbuhan ekonomi global di tahun 2016 menjadi hanya 3,1% dan 2,4%. Namun demikian, yang membanggakan kita adalah Indonesia menjadi salah satu dari sedikit Negara yang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya di atas 5% sepanjang semester 1/2016 ini, disaat negara-negara lain hanya tumbuh sekitar 2% (Singapura); 3% (Thailand dan Korea); dan 4% (Malaysia).

Stabilitas sektor keuangan akan menjadi kunci dalam memupuk kepercayaan investor. Sektor perbankan yang mendominasi sektor keuangan kita, perlu mendapat perhatian dari pemangku kebijakan. Tren meningkatnya non performing loan (NPL) menjadi 3,11% di May 2016, tertinggi sejak 2010, harus diwaspadai. Bank perlu melakukan konsolidasi internal dan selektif dalam menyalurkan kredit, dengan pengawasan yang lebih diperketat. Sementara, arus modal masuk yang cukup deras belakangan ini memang membuat kinerja pasar modal menjadi menarik, bukan hanya bagi investor lokal namun utamanya bagi investor asing. Namun kewaspadaan terhadap pembalikan arus modal harus tetap menajdi perhatian pemangku kebijakan. Beruntung saat ini kita sudah memiliki UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistim Keuangan (UU PPKSK No 9/2016) yang memberikan kewenangan bagi 4 institusi yaitu, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan, untuk segera melakukan tindakan dalam mencegah terjadinya krisis sistim keuangan dan menangani seandainya krisis sistim keuangan tersebut terjadi. Dengan adanya UU ini maka akan timbul kejelasan atas kewenangan dan tanggung jawab ke 4 institusi tersebut dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Momentum yang dimiliki Indonesia saat ini sangat baik. Disaat negara lain masih disibukkan dengan gejolak ekonomi dan politik domestiknya, Indonesia sudah mulai memasuki tahap pembenahan dan pemulihan. Dengan didukung integritas, profesionalisme dan komitment yang tinggi dari Pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat luas sebagai pelaku ekonomi,  maka bukan tidak mungkin Indonesia dapat kembali memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 6% lagi di tahun 2018 sesuai dengan potensi ekonomi yang dimilikinya. Buah yang baik tidak akan tumbuh dengan sendirinya, namun perlu kerja keras untuk menghasilkannya. Selamat bekerja Indonesia.