Indonesia mulai memasuki tahun 2016 dengan optimisme domestik yang makin membaik. Inflasi di tahun 2015 yang hanya mencapai 3,35%, terendah dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2010, neraca perdagangan tahun lalu mencatatkan surplus sebesar US$7,5 miliar.

Peningkatan kontribusi pemerintah dalam perekonomian, yang ditunjukkan dengan penyerapan anggaran belanja modal yang lebih baik sepanjang 2015 hingga mencapai lebih dari 80% dari target Rp 213 triliun dan pertumbuhan komponen pengeluaran pemerintah dalam produk domestik bruto yang terus meningkat hingga mencapai di atas 6% sejak kuartal 3-2016.

Selain itu juga beberapa indikator utama menunjukkan pergerakan ekonomi ke depan akan makin membaik, diantaranya tren impor yang meningkat, khususnya untuk bahan baku dan barang modal, penjualan mobil dan motor yang mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan membaiknya kepercayaan konsumen dan meningkatnya indeks tendensi bisnis.

Kondisi tersebut tersebut menjadi awal yang baik bagi perekonomian Indonesia untuk melaju di tahun 2016. Terlebih lebih lagi dengan kebijakan anggaran pemerintah yang bersifat counter cyclical maka perekonomian diharapkan dapat bergerak sejak awal tahun dan sekaligus dapat memberikan confident bagi sektor swasta untuk menjalankan aktivitas usahanya.

Namun, beberapa tantangan yang masih akan dihadapi oleh perekonomian kita, yang jika diantisipasi secara optimal dapat mengganggu target pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Dari sisi global ada 3 tantangan terbesar yang akan dihadapi, yaitu perlambatan ekonomi di Tiongkok, penurunan harga komoditi dan kenaikan suku bunga The Fed yang berlebihan.

Perlambatan ekonomi Tiongkok menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Secara langsung Tiongkok adalah negara tujuan ekspor utama Indonesia yang mencapai sekitar 10% dari total ekspor Indonesia. Banyaknya dana dari China yang belakangan ini masuk ke berbagai proyek infrastruktur di Indonesia dan bahkan juga ke sektor perbankan, juga mengindikasikan makin eratnya hubungan ekonomi kedua negara.

Secara statistik sensitivitas hubungan Indonesia dengan China jauh lebih erat dibandingkan dengan negara lain. Hasil perhitungan Bank Dunia menunjukkan bahwa setiap perlambatan ekonomi Tiongkok sebesar 1% maka perekonomian Indonesia akan melambat sebesar 0,3%. Sementara perlambatan ekonomi di Jepang memberikan dampak yang lebih kecil, yaitu kurang dari 0,1 ppt.

Risiko kedua yang berasal dari global adalah rendahnya harga komoditi global, di mana harga minyak dunia saat ini telah mencapai tingkat yang sangat rendah pada kisaran US$25 per barrel. Sebagai negara pengimpor minyak bersih, maka melemahnya harga minyak tentunya akan memberikan dampak positif bagi Indonesia karena biaya impor minyak akan menurun.  Mengingat lebih dari 80% ekspor Indonesia adalah komoditi maka melemahnya harga komoditi dan ditambah dengan lesunya permintaan global, akan makin menekan ekspor Indonesia.

Pemerintah perlu menetapkan prioritas dalam penentuan produk unggulan ekspor dengan melihat potensi yang dimiliki oleh produk tersebut dikaitkan dengan dampak positif  terhadap perekonomian. Rendahnya harga komoditi bisa menjadi blessing in disguise karena tidak ada pilihan bagi Pemerintah selain melakukan reindustrialisasi dengan meningkatkan peran sektor manufaktur untuk memanfaatkan komoditi mentah.

Risiko ketiga global yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan seberapa agresif kebijakan normalisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Secara historis perbedaan suku bunga domestik (BI Rate) dengan suku bunga acuan AS (FFR) adalah 5,75% hingga 6%. Artinya sepanjang FFR tidak meningkat hingga 1,25% dan suku bunga BI rate berada di tingkat 7%, maka suku bunga di Indonesia masih tetap menarik. Sebaliknya jika AS semakin agresif meningkatkan suku bunga, sementara BI semakin cepat menurunkan BI Rate, maka tekanan nilai tukar rupiah meningkat.

Dari sisi domestik, risiko yang dirasakan adalah apabila target penerimaan pemerintah kembali meleset, khususnya dari pajak. Target penerimaan pajak yang meningkat hingga 30% di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, menjadi tantangan besar. Terobosan kebijakan harus dilakukan, mengingat potensi pajak yang masih cukup besar, misalnya penerimaan pajak penghasilan pribadi.

Dari jumlah orang yang bekerja sebesar kurang lebih 140 juta orang hanya  sekitar 27 juta orang yang memiliki NPWP dan ironisnya hanya sekitar setengahnya yang membayar pajak. Potensi peningkatan pajak dari orang pribadi masih sangat besar, sehingga masih terbuka ruang untuk menaikkan target PPh khususnya bagi non karyawan.

Terobosan lain dapat dilakukan, seperti yang saat ini akan diterapkan oleh pemerintah, yaitu kebijakan tax amnesty bagi wajib pajak yang menarik dananya di luar negeri atau belum melaporkan kekayaannya secara akurat. Strategi intensifikasi perpajakan lebih berdampak positif ketimbang strategi ekstensifikasi melalui pengenaan jenis pajak baru.

Risiko domestik lainnya yang perlu diperhatikan adalah dari sisi sektor keuangan, khusunya sektor perbankan. Perlambatan ekonomi, menurunnya harga komoditi memberikan dampak yang cukup berarti bagi sektor perbankan kita. Kredit bermasalah terus mengalami peningkatan dari 1,8% di tahun 2013 menjadi 2,7% di November 2015, sementara dari sisi nominalnya meningkat hampir 2 kali lipat, yaitu dari Rp58 triliun menjadi Rp105 triliun.

Di lain pihak, dalam periode yang sama kredit yang disalurkan hanya meningkat sebesar 20%. Beruntung OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi perhitungan nonperforming loans, sehingga kredit bermasalah sedikit mengalami perbaikan. Namun, potensi peningkatkan kredit masih akan tetap ada mengingat pertumbuhan ekonomi belum kembali normal dan harga komoditi juga masih dalam tekanan.

Dari sektor keuangan tantangan datang dari sisi sumber pembiayaan. Seperti yang dinyatakan dalam rencana pembangunan  jangka menengah, kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur mencapai Rp5.519 triliun selama peruode 2015–2019, bersumber dari APBN Rp 2.216 triliun (40,1%); APBD Rp 545 triliun (9,9%); BUMN Rp 1.066 triliun (19,3%) dan Swasta Rp 1.692 triliun (30,7%). Apabila mengandalkan perbankan, maka sudah pasti kurang karena secara rata-rata bank hanya mampu menambah kredit sekitar Rp450 triliun pertahun.

Indonesia perlu terobosan sumber pembiayaan, dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan lainnya, termasuk pasar modal. Kebijakan pengembangan instrumen Efek Beragunan Aset (EBA), termasuk beberapa instrumen REITs dan DIRE merupakan terobosan. Makin banyak instrumen keuangan, makin mempermudah pemerintah menarik dana dari luar negeri, termasuk dana penduduk Indonesia yang ditempatkan di luar negeri.

Terlepas dari seluruh tantangan di atas, Indonesia masih tetap memiliki tiga modal utama dalam menarik Investasi di dalam negeri. Ketiganya yakni  growth story, di mana diperkirakan ekonomi masih akan tumbuh 5,3% pada  2016; yield yang masih menarik baik di sektor keuangan maupun sektor riil; dan konsistensi perbaikan daya saing berupa berbagai paket kebijakan, baik quick win ataupun berdampak jangka menengah.

Terlebih lagi dengan perkembangan konstelasi politik yang makin membaik belakangan ini, akan memberikan kepastian dan kepercayaan bagi para investor swasta untuk mulai meningkatkan aktivitas usahanya tahun ini. Sudah saatnya Indonesia bangkit dari tren perlambatan ekonomi yang terjadi dalam 5 tahun terakhir.

 

Penulis:

Destry Damayanti

Ketua Fokus Grup Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia/Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan

Source